Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan rencana kontroversial untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi sekitar dua juta penduduknya ke negara-negara tetangga, seperti Yordania dan Mesir. Trump berencana mengubah Gaza menjadi destinasi wisata mewah yang disebutnya sebagai “Riviera Timur Tengah”. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “memiliki” Gaza dan memastikan bahwa kelompok seperti Hamas tidak akan kembali ke wilayah tersebut.
WSJ.COM
Dalam pertemuan di Gedung Putih pada 11 Februari 2025, Raja Yordania Abdullah II menegaskan penolakannya terhadap rencana tersebut. Beliau menekankan bahwa solusi utama adalah membangun kembali Gaza tanpa memindahkan penduduknya. Raja Abdullah menyatakan, “Saya menegaskan posisi Yordania yang tidak berubah terhadap pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah sikap yang disepakati oleh negara-negara Arab.”
KOMPAS.TV
Rencana Trump ini telah menuai kritik luas dari komunitas internasional. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Para ahli juga meragukan kepraktisan dan legalitas dari proposal tersebut.
WSJ.COM
Selain Yordania, Mesir juga menolak keras rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza. Kedua negara menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak melibatkan pemindahan paksa dan fokus pada rekonstruksi serta bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza.
HUFFINGTONPOST.ES
Meskipun menghadapi penolakan, Trump tetap bersikeras dengan rencananya dan menyatakan keyakinannya bahwa negara-negara Arab pada akhirnya akan mendukung proposal tersebut. Namun, hingga kini, tidak ada indikasi bahwa negara-negara tersebut akan mengubah sikap mereka.
WSJ.COM
Situasi ini menambah ketegangan di Timur Tengah, terutama mengingat gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Banyak pihak khawatir bahwa langkah-langkah seperti ini dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut.
APNEWS.COM
