Malang/Makassar, Indonesia – Gelombang protes mahasiswa yang melibatkan ribuan peserta melanda dua kota besar di Indonesia, Malang dan Makassar, dalam aksi yang dinamakan “Indonesia Gelap”. Demonstrasi yang menuntut transparansi pemerintah dan penanggulangan krisis energi ini berujung pada pengepungan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, yang mengundang perhatian luas baik di tingkat lokal maupun nasional.
Aksi “Indonesia Gelap” ini dimulai dengan seruan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap krisis energi yang semakin parah. Para mahasiswa menuntut agar pemerintah mengambil langkah nyata dalam mengatasi lonjakan harga energi, baik untuk listrik, bahan bakar minyak, maupun gas rumah tangga, yang semakin memberatkan kehidupan masyarakat.
Rute Protes: Malang dan Makassar
Aksi dimulai di Malang pada pagi hari, dengan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan “Indonesia Gelap, Solusi Mana?”, “Tangguhkan Kenaikan Harga Energi”, dan “Kami Butuh Masa Depan yang Terang”. Dalam orasi-orasi mereka, para mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin mengabaikan nasib rakyat kecil.
Ketegangan meningkat ketika sejumlah massa mencoba memasuki gedung DPRD dan terlibat dalam perdebatan sengit dengan petugas keamanan. Beberapa di antara mereka kemudian merangsek maju dan mendesak wakil rakyat untuk mendengar tuntutan mereka. Aksi ini semakin panas setelah pengunjuk rasa mendesak adanya pertemuan langsung dengan anggota DPRD untuk membahas solusi atas masalah krisis energi yang mereka anggap sudah mencapai titik kritis.
Sementara itu, di Makassar, sekitar seribu mahasiswa melakukan aksi serupa. Mereka bergerak menuju gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan tuntutan yang tidak jauh berbeda. “Kami tidak akan mundur sampai suara mahasiswa didengar dan ada perubahan yang nyata,” kata salah satu koordinator aksi di Makassar, Fitria Salsabila.
Meningkatnya Ketegangan dan Tindakan Aparat
Di kedua kota, ketegangan sempat memuncak. Di Malang, aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan gedung DPRD, sementara di Makassar, polisi anti-huru hara juga dilibatkan dalam upaya menenangkan demonstran. Namun, meski adanya upaya untuk meredakan ketegangan, beberapa kericuhan tidak bisa dihindari. Beberapa pengunjuk rasa dilaporkan mengalami luka ringan akibat bentrok dengan aparat keamanan.
Pihak kepolisian sendiri menegaskan bahwa mereka bertindak sesuai prosedur dalam menangani demonstrasi tersebut, dengan fokus pada pengamanan gedung dan memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi. “Kami berupaya mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif. Kami mengimbau agar setiap pihak menjaga ketertiban dan mengedepankan dialog sebagai solusi,” ujar Kapolres Malang, AKBP Hendra Kurniawan.
Protes Terkait Krisis Energi dan Kebijakan Pemerintah
Aksi “Indonesia Gelap” ini tidak hanya mengkritik kebijakan energi, tetapi juga memperjuangkan hak-hak rakyat dalam mendapatkan akses energi yang terjangkau. Para mahasiswa menilai kebijakan pemerintah yang sering menaikkan harga energi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kecil semakin meminggirkan kelompok rentan.
“Saat ini, banyak keluarga yang kesulitan membayar tagihan listrik dan membeli bahan bakar. Kami menuntut agar pemerintah turun tangan dengan segera, bukan hanya berbicara soal stabilitas ekonomi tanpa melihat penderitaan rakyat,” ujar Andi Ramadhani, seorang mahasiswa yang ikut serta dalam aksi di Makassar.
Selain itu, para mahasiswa juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang transparan dalam mengelola sektor energi, yang menyebabkan ketidakpastian harga energi dan mengancam daya beli masyarakat. Mereka menganggap bahwa pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan energi yang lebih adil dan terjangkau bagi seluruh rakyat.
Respons Pemerintah dan Wakil Rakyat
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons aksi ini dengan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tengah mengkaji kebijakan energi yang ada dan berjanji akan terus memperhatikan masukan dari masyarakat. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa meskipun harga energi akan terus dipengaruhi oleh kondisi global, pihaknya berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan keberlanjutan sektor energi.
Di sisi lain, DPRD Kota Malang dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap untuk berdialog dengan mahasiswa terkait tuntutan mereka. “Kami mendukung adanya diskusi terbuka mengenai kebijakan energi dan dampaknya terhadap masyarakat. Aksi ini harus dilanjutkan dengan jalan dialog agar solusi yang ditemukan bisa lebih konstruktif,” kata Ketua DPRD Kota Malang, Hadi Santoso.
Kesimpulan
Aksi “Indonesia Gelap” yang berlangsung di Malang dan Makassar menjadi salah satu protes besar mahasiswa di tahun ini, menuntut kejelasan dan perhatian pemerintah terhadap krisis energi yang dirasakan oleh banyak masyarakat. Meskipun ketegangan sempat memuncak, dialog antara demonstran dan wakil rakyat masih menjadi opsi yang diharapkan banyak pihak. Namun, dampak dari aksi ini tetap menggugah perhatian publik tentang urgensi perubahan dalam kebijakan energi yang lebih berpihak kepada rakyat.
